Cara Mudah Taklukan Suatu Bangsa (Perang Candu)

Cina (1839-1860 M)

Nafsu dunia dapat membutakan hati manusia. Segala cara dapat ditempuh untuk mendapatkan kekayaan di dunia. Tidak peduli itu cara yang baik atau jahat, asalkan dapat memperoleh harta maka itu bukan lah suatu persoalan. Salah satu peristiwa masa lalu yang menggambarkan fenomena ini adalah Perang Candu (opium).

Perang Candu merupakan dua perang yang terjadi pada pertengahan abad ke-19, antara orang China dan Inggris di kedaulatan China. Pada perang tersebut pedagang Eropa menggunakan kekuatan adiktif candu untuk memperoleh hubungan dagang penting dengan Cina, negara yang mengisolasi diri dari dunia luar.

Latar Belakang Perang Candu

Konon awal abad ke-19, opium dibawa oleh para pedagang Inggris ke Tiongkok sebagai pengimbang ekspor teh Cina ke Inggris. Di bawah kekuasaan Dinasti Yung Cheng, opium begitu populer karena selain komoditi dagang juga dihisap menggunakan pipa khas dari tanah liat serta diminum dengan arak.

Sebenarnya warga dan penduduk memanfaatkan candu untuk pengobatan tradisional, tetapi sebagian menyalahgunakan sekedar mabuk-mabukan. Inilah mapping awal tradisi (buruk) rakyat. Oleh pendatang (asing) kebiasaan masyarakat mengisap candu atau madat ditandai sebagai titik lemah (Achilles, baca: akiles) yang bisa “diletuskan” sewaktu-waktu. Pada gilirannya akiles pun diolah, dieksploitasi serta dipropaganda secara gencar dengan tujuan tertentu, bahwa asap candu menimbulkan “mimpi indah” di dalam tidur!

Selama ratusan tahun, Orang-orang Cina tidak berhubungan dengan kegiatan ekonomi dunia lain. Zaman Kaisar Ming dan Qing berkuasa, ada kebijakan menutup jalur perniagaan dengan Barat karena anggapan selain mampu memenuhi keperluan rakyatnya sendiri, ia juga tak mau bergantung kepada asing. Sebuah sikap kemandirian yang dahsyat dari Ming. Meskipun demikian, banyak pedagang Eropa sangat ingin berdagang di Cina. Wilayah Cina saat itu terkenal sebagai produsen sutera, rempah-rempah, teh, dan porselan berkualitas. Komoditi tersebut sangat populer di Eropa. Namun, pemerintah Cina di bawah Dinasti Qing hanya mengizinkan perdagangan dilaksanakan di satu pelabuhan, yakni di Guangzhou (Kanton).

Di sisi lain, pengembangan East India Company oleh Inggris berarti menjadikan candu dalam jumlah besar yang diproduksi di Bengali, India membutuhkan pasar baru.  Untuk menyiasati kebijakan pemerintah Cina, pedagang Inggris mulai merencakan strategi agar Cina mau membuka perdagangan dengan mereka.

Para pedagang asing mulai menyelendupkan candu ke negara Cina, sehingga penduduk Cina terpaksa menjual barang-barang berharga mereka untuk ditukar dengan candu. Bangsa Cina sendiri sebenarnya telah mengenal candu sejak abad ke-15, namun Dinasti Qing melarang penghisapan candu pada tahun 1729, karena efeknya yang merusak.

Perdagangan candu sebelumnya dipelopori oleh bangsa India di bawah daulah Mughal, di mana perdagangan candu ilegal melalui Cina Selatan mendatangkan keuntungan besar. Ketika Inggris menguasai India, mereka melihat perdagangan candu sebagai peluang emas untuk memperbesar devisa.

Penyelundupan candu ke Cina meningkat pesat pada abad ke-18. Pada tahun 1730, 15 ton candu diselendupkan dan pada tahun 1773 mengalami peningkatan menjadi 75 ton. Candu-candu diselundupkan melalui laut dalam ribuan peti, yang masing-masing memuat sekitar 64 kilogram.

Membanjirnya candu di cina melemahkan rakyat Cina, jumlah pencandu mengalami peningkatan. Puncaknya ketika seorang pangeran menjadi pecandu, hal ini membuka mata Kaisar Daoguang akan bahaya terlarang ini. Pelarangan candu pun kembali ditegaskan pada tahun 1799, dan pada tahun 1810 dikeluarkan lah titah pelarangan dari kaisar.

Meskipun demikian, letak pusat pemerintahan yag terlalu jauh di sebelah utara, menyebabkan kerajaan tidak sanggup mengendalikan para pedagang dan pejabat korup yang menyelundupkan candu lewat Cina Selatan. Minimnya tindakan pemerintah menyebabkan penyelundupan candu terus mengalami peningkatan. Tercatat pada tahun 1820-an, penyelundupan candu meningkat drastis mencapai 900 ton per tahun.

Untuk mengatasi kondisi memprihatinkan masyarakat, pada tahun 1838 pemerintah Cina menjatuhkan hukuman mati bagi para penyelundup candu lokal. Penyelundupan saat itu telah mencapai angka 1.400 ton.

Pada bulan Maret tahun 1839, Kaisar mengangkat pejabat bernama Lin-Zexu untuk mengatasi penyelundupan candu di Kanton dengan kekuasaan penuh. Komisioner Tinggi Cina di Goungzhou, Lin Zexu segera mendatangi gudang penyimpanan candu Inggris.  Lin meminta pihak Inggris agar menyerahkan candu di tempat tersebut.

Namun, Charles Elliot, kepala perdagangan Inggris, menolak tuntutan ini. Akibatnya, Lin mengepung gudang tempat penyimpanan candu, yang  di dalamnya terdapat 300 pekerja. Pengepungan berlangsung selama 40 hari, para pekerja baru menyerah setelah menderita kelaparan.

Selanjutnya, candu sebanyak 22.291 peti ditenggelamkan ke laut. Lin juga memaksa Inggris agar menanda-tangani perjanjian untuk tidak menyelundupkan candu lagi. Pada bulan Mei 1839, seluruh pejabat East India Company dipaksa meninggalkan Kanton.

Inggris menganggap tindakan pemerintah Cina sebagai penyitaan properti milik pribadi dan tidak dapat dibenarkan. Maka, Inggris mengirim kapal-kapal perang untuk mengancam pemerintah Cina dan mengepung pelabuhan.

Cina menolak membayar kompensasi, dan tetap melarang perdagangan dengan bangsa Inggris. Pada bulan November 1839, kapal perang Cina tanpa pernyataan perang ditembaki oleh kapal perang Inggris yang dikirim dari India. Akibatnya, Perang Candu I (1839-1842) antara Cina dan Inggris pun dimulai.

Jatuhnya Hongkong ke Tangan Inggris Akibat Perang Candu I (1839-1842) dan Perjanjian Nanjing

Dalam Bahasa Mandarin, Hongkong disebut Xianggang yang artinya “Pelabuhan Harum”. Saat ini Hongkong merupakan kawasan SAR (Special Administrative Region) yang memiliki konsep One Country Two System, yakni secara de jure merupakan People’s Republic of China atau berada dalam penguasaan Republik Rakyat China, tapi secara de facto berdiri sebagai negara sendiri yang memiliki kedaulatan, memiliki parlemen, hukum, bendera hingga mata uang sendiri.

Konsep One Country Two System dirumuskan oleh Deng Xiao Ping dengan tujuan agar saat kembali ke pangkuan China Raya, tidak mengalami hambatan, sebab selama 50 tahun Hongkong menganut sistem ekonomi kapitalis sedang China menggunakan sistem sosialis.

Perbedaan sistem ekonomi yang dianut tersebut, tidak lain karena Hongkong berada dalam kekuasaan Inggris sejak tahun 1842 akibat dilakukannya Perjanjian Nanjing menyusul terjadinya Perang Candu I. Hongkong baru diserahkan kembali oleh Inggris ke China pada 1 Juli 1997.

Jatuhnya Hongkong ke tangan Inggris itulah yang menjadi salah satu daya tarik dari Perang Candu I yang berlangsung sekitar 3 tahun, yaitu pada tahun 1839 – 1842.

Perang Candu I sebagaian besar berlangsung di pantai dan di laut. Pada perang tersebut kapal-kapal Inggris yang notabene lebih modern dari kapal-kapal Cina, membombardir pantai tenggara Cina.

Keunggulan persenjataan membuat armada Inggris dengan mudah menguasai kota-kota pelabuhan Xianggang (Hongkong), Kanton, Xiamen, Ningbo, Fuzho dan Shanghai. Bahkan, pada bulan Agustus 1842, dengan kekuatan 80 kapal perang, mereka maju menuju Nanjing.

Di tengah kondisi Cina yang semakin terdesak. Kaisar Daoguang tidak menemukan jalan yang lebih baik selain menyerah kepada pihak Inggris. Pemerintah Cina dipaksa menyetujui Perjanjian Nanjing, yang banyak merugikan mereka.

Berikut point-point penting dari perjanjian Nanjing:

• Cina harus memberikan Xianggang (Hongkong) pada Inggris.
• Pelabuhan-pelabuhan Kanton, Xiamen, Ningbo, Fuzhou, dan Shanghai harus dibuka bagi perdagangan dengan pihak Inggris.
• Cina diwajibkan membayar kerugian perang sebesar 21 juta mata uang perak.
• Memberikan hak istimewa bagi Inggris, serta membuka daerah khusus (ekstrateritorial) sebagai tempat tinggal warga Inggris.
• Hubungan antara pejabat-pejabat Cina dan Inggris harus berdasarkan asas sama rata.
• Inggris berhak mengangkat konsul di tiap-tiap pelabuhan yang dibuka bagi aktivitas perdagangan mereka.
• Perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 29 Agustus 1842, sama sekali tidak menyelesaikan masalah penyelundupan candu. Penyelundupan masih berlangsung, meskipun secara resmi tetap dilarang.

Setelah perjanjian Nanjing tercetus, Amerika Serikat juga menuntut hak yang sama dengan Inggris. Amerika mengirimkan utusan bernama Caleb Cushing untuk merundingkan hal itu dengan pemerintah Cina. Usaha Cushing berhasil, Cina dan Amerika menyepakati perjanjian bilateral pada tahun 1844. Perjanjian tersebut membuat Amerika mendapatkan pula seluruh hak istimewa yang didapatkan Inggris.

Di dalam perjanjian bilateral ini, hakim-hakim Cina tidak memiliki wewenang untuk mengadili warga Amerika yang melakukan pelanggaran hukum dan harus menyerahkannya pada pengadilan konsulat Amerika.

Selain Amerika, Prancis juga menyusul mendakan perjanjian bilateral dengan Cina pada tahun yang sama guna memperoleh hak-hak istimewa. Sebagai hasilnya, Cina mengizinkan penyebaran agama Katolik dan mengembalikan hak milik gereja yang telah dilarang seabad sebelumnya.

Perang Candu II (1856-1860 M)

Perang Candu II dapat dianggap sebagai kelanjutan dari ambisi imperialisme Eropa di Cina. Pihak Eropa yang telah mendapatkan hak-hak dagang khusus di Cina, masih berambisi untuk memperluas kekuasaannya.

Pihak Inggris ingin memperkuat pengaruhnya di Cina dengan memaksa Dinasti Qing memperluas wilayah perjanjian Nanjing. Pada tahun 1854, mereka menuntut seluruh Cina dijadikan wilayah dagang terbuka bagi East India Company, perdagangan candu dilegalkan, dan diperbolehkannya duta besar Inggris ditempatkan di Beijing.

Tuntutan serupa juga datang dari Amerika Serikat dan Prancis. Akan tetapi, pemerintah Dinasti Qing menolak semua tuntutan tersebut, sehingga hubungan Cina dan Barat menjadi memanas.

Meskipun demikian, Perang Candu II secara khusus dipicu oleh tindakan pejabat Dinasti Qing yang menghentikan kapal bernama Arrow, kapal Cina yag telah diregistrasi di Hongkong (kapal tersebut dikapteni orang Inggris dan seluruh awaknya merupakan warga Cina). Telah menjadi kebiasaan, jika kapalTiongkok hendak menyelundupkan sesuatu, mereka meregistrasikan terlebih dulu kapalnya di Hongkong, sehingga dapat berlayar di bawah bendera Inggris dan terhindar dari jeratan hukum Cina.

Pada tanggal 8 Oktober 1856 kapal tersebut berlabuh di Kanton. Pada pagi harinya, mereka dihentikan oleh 4 pejabat dan 60 pasukan bersenjata. Mereka mencurigai Arrow hendak menyelundupkan sesuatu ke wilayah Cina.

Kapten kapal mendatangi konsulat Inggris untuk melaporkan penahanan yang dilakukan pejabat Cina. Konsul Inggris, Harry Parkes, segera meresponnya dengan mendatangi pejabat Cina yang melakukan penahanan serta memprotes tindakan mreka.

Meskipun telah diprotes, 12 orang di antara awak kapal itu tetap ditahan karena dianggap melakukan tindak kriminal penyelundupan. Pihak Inggris ngotot, bahwa kapal itu telah diregistrasi di Hongkong, oleh karena itu hukum khusus berlaku terhadap mereka, dan meminta agar kapal dan awaknya dibebaskan.

Pihak Cina menolak permintaan Parker, karena gagal membebaskan para awak Konsul Inggris kembali ke kantornya dan menyurati Gubernur Ye Mingchen. Ia membuat tuduhan bahwa para pejabat Cina telah menghina bendera Inggris. Selain itu, ia juga menuduh pihak Cina telah melanggar perjanjian ekstrateritorial dengan Inggris.

Parker juga mengirimkan surat kepada Gubernur Sir John Bowring dan Admiral Sir Michael Seymour di Hongkong, meminta Inggris menuntut permintaan maaf Cina. Mungkin Parker melihat peristiwa ini sebagai salah satu kesempatan untuk memperluas imperialisme Inggris di Cina.

Dari hasil penyelidikan pejabat Cina yang berwenang mendapati bahwa sembilan di antara dua belas orang yang ditangkap tidak bersalah. Gubernur Ye dengan tenang dan sopan menjawab tuntutan sepihak Inggris. Dijelaskannya alasan penangkapan serta penyesalan terhadap kesalah-pahaman yang terjadi.

Ia juga mengatakan tidak ada sedikit pun keinginan untuk menghina bendera Inggris. Gubernur Ye lalu menawarkan untuk menyerahkan 12 orang yang di tahan itu pada tanggal 12 Oktober 1856.

Akan tetapi, Parker menolak tawaran tersebut meskipun pihak Cina telah menyampaikan rasa penyesalan. Ia tetap bersikeras agar Gubernur Ye mengeluarkan permintaan maaf secara tertulis serta pembebasan awak kapal yang tidak bersalah dengan segera.

Ye merespon kesombongan pihak Inggris dengan menyatakan bahwa hukum ekstrateritorial hanya berlaku bagi kapal Inggris, sedangkan Arrow adalah kapal Tiongkok. Ia juga mempertanyakan kewenangan pihak Inggris untuk ikut campur urusan penangkapan warga negara Cina oleh pejabat berwenangan Cina, apalagi saat itu kapal juga berada di perairan Cina. Gubernur menyimpulkan insiden tersebut bukan lah merupakan pelanggaran perjanjian apa pun.

Pihak Inggris menolak penjelasan pihak Cina di aas, meskipun bukti-bukti dan saksi menguatkan pembelaan Ye. Mereka tetap ngotot bahwa kapal itu tetap kapal Inggris dan warga negara mana pun yang berada di atas kapal Inggris berada di bawah naungan hukum Inggris.

Polemik ini terus berlanjut hingga tanggal 21 Oktober 1856, di mana sekali lagi Parker menuntut permintaan maf Cina. Keesokan harinya, Gubernur Ye mengirim para tahanan itu ke konsulat Inggris, termasuk yang terbukti bersalah melakukan penyelundupan, namun pihak Inggris menanggapi dingin usaha tersebut. Gubernur Ye tetap bersikeras tidak perlu mengeluarkan permintaan maaf, karena tidak ada pelanggaran yang dilakukan.

Setelah Cina tidak kunjung meminta maaf, arogansi Inggris pun semakin menjadi. Mereka mengerahkan angkatan perangnya pada tahun 1857 untuk menggempur Kanton. Prancis ikut bergabung dengan Inggris setelah hukuman mati yang dijatuhkan terhadap seorang misionaris Prancis bernama August Chapdelaine.

Kanton berhasil direbut dan mereka bergerak menuju Beijing. Sementara itu, Kaisar Xianfeng (1851-1860) yang ketakutan melarikan diri ke Jehol. Perang Candu II baru berakhir setelah pihak Cina bersedia menandatangani Perjanjian Tianjin pada bulan Juni 1858. 

Berikut isi dari perjanjian Tianjin:

• Inggris, Prancis, Amerika, dan Rusia diizinkan membuka kedutaan di Beijing, yang saat itu merupakan kota tertutup bagi orang asing.
• Sepuluh pelabuhan baru dibuka bagi bangsa Barat, termasuk Danshui, Hankou, Niuzhuang, dan Nanjing.
• Pemberian izin kunjungan orang asing ke pedalaman Cina, baik untuk urusan dagang atau kegiatan misionaris.
• Cina harus membayar kerugian perang sebesar 4 juta tail perak pada Inggris dan 2 jut apada Prancis.
• Pelarangan menyebut bangsa Barat sebagai yi (barbar).
• Walaupun perjanjian telah ditandatangani, kerajaan tetap tidak mengizinkan pendirian kedutaan di Beijing. Oleh karena itu, pada tahun 1860, kekuatan gabungan Inggris dan Prancis kembali melancarkan serangan, dan berhasil menaklukan  Beijing pada tanggal 6 Oktober 1860.

Kaisar Xiangfeng kembali melarikan diri ke istananya di Chengde, di mana sebelumnya ia telah memerintahkan Pangerang Gong untuk bernegosiasi dengan bangsa Barat.

Di saat yang bersamaan, bangsa Barat membakar istana kekaisaran dan menjarahnya. Untuk meredam kekejaman bangsa Barat, pangerang Gong menyampaikan kembali kesediaan Dinasti Qing untuk menjalankan seluruh isi perjanjian Tianjin dalam wujud Konvensi Beijing yang diratifikasi pada tanggal 18 Oktober 1860. Adapun isi dari ratifikasi adalah sebagai berikut:

Cina mengakui kembali Perjanjian Tianjin.

• Menjadikan Tianjin sebagai pelabuhan terbuka.
• Kerugian yang harus diganti Cina kepada Inggris dan Prancis ditingkatkan menjadi 8 juta nail perak.
• Perdagangan candu dilegalkan.
• Dengan keluarnya ratifikasi ini sekaligus mengakhiri sepenuhnya Perang Candu dan menjadikan candu sebagai barang yang legal di dataran Cina.

Dengan keluarnya ratifikasi ini sekaligus mengakhiri sepenuhnya Perang Candu dan  menjadikan candu sebagai barang yang legal di dataran cina.